menteri keuangan indonesia 2016. PMK. menteri keuangan indonesia 2016

Bentuk. PMK. 010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN. 05/2010 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK. Liputan6. 06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 /PMK. Pada tanggal 27 Juli 2016, Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Kabinet Kerja (2014–2019) Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 8. Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen JDIH - Gedung Djuanda I Lt. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara: Bentuk: Peraturan Menteri Keuangan: Nomor: 165: Tahun: 2021: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 22 November 2021: Tanggal Pengundangan: 23 November 2021: Tanggal. 05/2016 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset berupa barang milik negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa · menter! keuangan republik indonesia, a. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 2016 Nomor 1018); 6. Bidang. Petahana. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 05/2016. 1041,jdih. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 4. Anggota. 9REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176 /PMK. Peraturan Menteri Keuangan: Nomor: 168: Tahun: 2015: Tajuk Entri Utama. pada tanggal 26 Januari 2016 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. 06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan cermin kualitas kinerja organisasi pengelolaan BMN, dalam mengkoordinasikan unit-unit vertikalnya untuk melaksanakan penyusunan LBP. G Jalan Dr. 06/2019 ; Jumlah Unduhan: 22652 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 1944 Kali Tayang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK. id : 18 hlm. – Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK. PMK No. U. 06/2014 tentang Penilai Internal Di. Indonesia,. 06/2016 tent ang tata cara pengelolaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 02/2016 tentang perubahan atas peraturan menter! keuangan nomor 13/pmk. kemenkeu. BRODJONEGORO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. Informasi APBN 2015. 15. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240/PMK. Bidang. Bentuk Singkat. 228/PMK. 03/2016, BN. lingkungan Kementerian Keuangan; 6. Wahidin Raya No. 215/PMK. 1745, jdih. 05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk melaksanakan Sistem. Bentuk. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. 10/2023. 05/2016, BN. 12/PMK. go. Menetapkan - 2 - Negara f-{epublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia Non1or 5183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Non1or 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pe1nerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak danpada tanggal 22 Juni 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. 100/PMK. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2016 DIREKTUR. 65/PMK. 06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara; b: bahwa untuk menyikapi kondisi dan praktik pengelolaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri. Hak Cipta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Manajemen Situs DJPK – Gedung. c. Umpan ; FAQ ; Prasyarat ; Hubungi Kami ; Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen JDIH - Gedung Djuanda I Lt. 03/2016 Menimbang. Judul. menter! keuangan republik indonesia salin an peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor 66/pmk. wikipedia. KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK. 05/2016 PDF. T. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. S. Sri Mulyani. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK. 06/2011 tentang. 1756, : 16 Hlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di. (lahir 10 Mei 1958) adalah seorang ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja dari 2014 hingga 2019. Indonesia Tahun 2016 Nomor 899) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK. , M. kemenkeu. 010/2016 tentang perubahan kelima atas peraturan menteri keuangan nomor 154/pmk. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 179/PMK. dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 78/PMK. 02/2016 tent ang tata cara penyediaan: pencairan, dan pertanggungjawaban menimbang dana subsidi pupuk dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik indonesia, a. go. 1817) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara dan untuk. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 7 /PMK. Halaman ini telah diakses 1625 kali FILE-FILE. 1 50-991 ID | EN Login Pegawai. Bentuk Singkat. G Jalan Dr. 06/2015. 05/2013 Tentang. Indonesia, Kementerian Keuangan. 05/2016, BN. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagaimana telah beberapa. Nomor. 2016/NO. s. Tempat Penetapan. G Jalan Dr. 950,jdih. T d : !i 5. 04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesiamenter! keuangan repubuk indonesia salin an peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor 201 /pmk. Kementerian Keuangan. PMK No. Keterangan. me/paralegalid, Twitter. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK. The minister is supported by the a Deputy Ministers of Finance, Suahasil Nazara . menter! keuangan republik indones!a salin an peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor 71/pmk. 010/2016 tent ang perubahan keempat atas peraturan menter! keuangan nomor 213/pmk. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA. 06/2016, BN. 2016/NO. 05/2016. 72/PMK. bahwa ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan di bidang kepabeanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. 02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara. Bentuk. 1 Jakarta Pusat Alamat Surel :. a. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 2016/NO. Indonesia, Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 126/PMK. 01/2018 tentang Organisasi dan Tata. go. U. 05/2016 ten tang Peru bah an A tas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK. 01/2019 TENTANG TATA KELOLA DATA. 07/2016, JDIH. 09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2165); 't -2- 6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK. 06/2016, BN. bahwa dalam rangka mendukung program · hilirisasiSri Mulyani Indrawati, lahir di Tanjung Karang, 26 Agustus 1962, kini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komite Pengawas Perpajakan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tugas, wewenang, jumlah anggota, dan masa. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 16/pmk. 05/2016 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak di lingkungan kementerian pertahanan menimbang dan tentara nasional indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa. 5. Wahidin Raya No. Tipe Dokumen. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. 2016 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 2016-2019 Menteri Keuangan Kabinet Kerja. 2149,jdih. 03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Indonesia : Bidang Hukum: Hukum Keuangan Negara : Subyek: PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA BMN : Cluster: Bidang Kekayaan Negara : Status: Berlaku :. U. Peraturan Menteri Keuangan. 5. 1. – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK. Nomor. Bentuk. BAMBANG P. id : 15 hlm. kemenkeu. Indonesia : Bidang Hukum. EKSEKUSI YANG BERASAL DARI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. E. 2021/NO. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KMK. 06/2016 PDF. 05/2010 menteri keuangan republik indonesia, ttd. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 137/PMK,01/2016. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 4 . bahwa dalam penyajian nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara akurat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK. 05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137 ); 2. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor I, - 4 - 168/PMK. 05/2016 tentang PerubahanMENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. 03/2016 Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. Menkeu. 05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137 ); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. kemenkeu. 12. Sebelum; Berikut; Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. Umpan ; FAQ ; Prasyarat ; Hubungi Kami ; Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen JDIH - Gedung Djuanda I Lt. “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK. salinan . 190/PMK. 010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/ PMK. brodjonegoro direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd . 02/2016, BN. 2016 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Lokasi. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 16 NOMOR 538. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK. 06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK. 141/PMK. Tahun.